Pada Jumat 11 Maret 2022, salah satu dosen Prodi Ilmu Perikanan, Dr. Ririn Irnawati, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Selat Sunda. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran dari para pakar dan stakeholders terkait ruang lingkup dan isi dari RZ KAW Selat Sunda yang sedang diselesaikan.
Dalam paparannya mengenai potensi dan isu pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Selat Sunda, Dr. Ririn Irnawati menyatakan bahwa Selat Sunda memiliki nilai yang sangat strategis, antara lain merupakan jalur pelayaran niaga dan militer, kawasan industri dimana banyak pelabuhan, pabrik dan industri-industri yang berkembang di sepanjang pesisir Banten dan Lampung, kawasan wisata, dan tentu saja kawasan perikanan karena pesisir Selat Sunda menjadi basis perikanan tangkap bagi armada-armada perikanan di Banten dan Lampung. Penyusunan RZ KAW diharapkan membuka dan meningkatkan peluang pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Selat Sunda. Namun disisi lain, pengembangan yang akan dilakukan berpotensi memberikan ancaman khususnya pada sektor perikanan tangkap skala kecil. “Banyak area-area pusat perikanan tangkap dan juga area-area yang menjadi lokasi pemijahan dan pembesaran ikan sudah diperuntukkan bagi kegiatan lain”, papar Dr. Ririn.
Potensi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Selat Sunda mencakup sumberdaya perikanan, sumberdaya kelautan, jalur pelayaran, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan prasarana pelabuhan, baik pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, maupun pelabuhan khusus. Di satu sisi, terdapat beberapa isu pengembangan di Selat Sunda diantaranya keberlanjutan sumberdaya ikan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, reklamasi pantai, konflik pemanfaatan perairan, penggusuran, penambangan dan rawan bencana. Jika berbicara terkait isu kebencanaan di Selat Sunda, maka tidak akan terlepas dari Gunung Anak Krakatau (GAK) dan megathrust Selat Sunda.
Sebagai penutup, Dr. Ririn menyampaikan bahwa tata kelola laut perlu memastikan bahwa ruang laut tetap sehat. Perubahan paradigma saat ini tidak lagi sekedar mengejar pertumbuhan tapi keberlanjutan. Kuncinya adalah perbaikan tata kelola, untuk menjembatani perubahan orientasi pertumbuhan menjadi keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan pesan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa ekologi harus jadi madzhab, ekologi harus menjadi panglima. Maka kontrol pemerintah dalam mengawal keberlanjutan ekologi harus kuat.
